Kekuasaan kehakiman di Polandia

Polandia
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan
Polandia
Pemerintahan
  • Undang-Undang Dasar Polandia
  • Hukum
  • Hak asasi manusia
Legislatif
  • Parlemen Polandia
  • parlemen saat ini


  • Sejm
  • Ketua Szymon Hołownia (PL2050)
  • Wakil Ketua

  • Senat
  • Ketua Małgorzata Kidawa-Błońska (PO)
  • Wakil Ketua
Eksekutif
  • Presiden Polandia
  • Andrzej Duda (I)

  • Perdana Menteri Polandia
  • Donald Tusk (PO)

  • Kabinet
  • Kementerian
Yudikatif
  • Mahkamah Agung Polandia
  • Presiden Małgorzata Manowska
  • Mahkamah Konstitusi
  • Presiden Julia Przyłębska

  • Mahkamah Administrasi
  • Pengadilan Negara
  • Presiden
  • Parlemen

  • Daerah
  • Referendum
Partai politik
  • Partai mayoritas
  • Hukum dan Keadilan
  • Mimbar Kewarganegaraan

  • Partai lainnya
Pembagian administratif
  • Provinsi
  • Powiat
  • Gmina
  • Kota
Hubungan luar negeri
  • Duta besar
Topik terkait
  • Ekonomi
  • Sejarah (politik)
  • Angkata Bersenjata
  •  Portal Polandia
  • Negara lainnya
  • Atlas
  • l
  • b
  • s

Kekuasaan kehakiman di Polandia adalah salah satu cabang kekuasaan di Polandia yang membidangi kekuasaan di bidang kehakiman. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang dasar di negara tersebut, cabang ini terdiri dari empat jenis pengadilan, yakni Mahkamah Agung, pengadilan-pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara (termasuk Mahkamah Agung Tata Usaha dan pengadilan militer.

Para hakim di Polandia ditunjuk oleh Krajowa Rada Sądownictwa (Dewan Nasional Kehakiman) dan dilantik untuk masa tugas seumur hidup oleh presiden Polandia.

Lihat pula

Referensi

Ikon rintisan

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s