Dewan Perwakilan Rakyat Sementara

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat ← → Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1956-1959

Military Society Concordia pernah dijadikan tempat bersidang DPRS[1] (Dihancurkan pada 1960an, sekarang dijadikan Gedung A.A. Maramis II Departemen Keuangan) (1915-1925)

Periode: 16 Agustus 1950 – 26 Maret 1956

Ketua: Sartono
Wakil Ketua: Arudji Kartawinata
Jumlah Anggota: 236 orang
Fraksi:

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (disingkat DPRS) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 16 Agustus 1950 – 26 Maret 1956. Pembentukan DPRS bermula ketika DPR RIS dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI (UU No. 7/1950, LN No. 56/1950) pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR RIS dan Senat RIS mengadakan rapat dan membacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan: 1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi; 2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.[2]

Sesuai isi Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR-RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta.[2][3]

Referensi

  1. ^ Betawi queen of the east hal 16
  2. ^ a b Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat
  3. ^ "Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-06-02. Diakses tanggal 2016-04-25. 
  • l
  • b
  • s
Fungsi
  • Legislasi
  • Anggaran
  • Pengawasan
Logo Resmi DPR RI
Tugas dan wewenang
  • Persetujuan
  • Pertimbangan
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak
Alat kelengkapan
Periode
  • 1945–1950 (KNIP)
  • 1950 (DPR RIS)
  • 1950-1956 (DPRS)
  • 1956–1959
  • DPR Peralihan
  • 1960–1965 (DPR-GR)
  • 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI)
  • 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru)
  • 1971–1977
  • 1977–1982
  • 1982–1987
  • 1987–1992
  • 1992–1997
  • 1997–1999
  • 1999–2004
  • 2004–2009
  • 2009–2014
  • 2014–2019
  • 2019–2024
Anggota
Program Legislasi Nasional
Kode Etik dan Tata tertib
  • Kode etik
  • Tata tertib
Sekretariat Jenderal
Fraksi aktif
Fraksi non aktif
  • Reformasi
  • KKI
  • PDU
  • PDKB
  • PBB
  • TNI/Polri
  • BPD
  • PBR
  • PDS
  • Hanura
Media